*Guntur S Mahardika*
Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani)
Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) CSGS Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia.
Hari ini, 16 Oktober 2023. Dunia memperingati World Food Day (WFD). Tema Hari Pangan Sedunia 2023 adalah “Water is Life, Water Is food. Leave No One Behind”. Air adalah kehidupan, air adalah makanan. Jangan tinggalkan sipapun. Food and Agriculture Organization (FAO) United Nation mencanangkan Hari Pangan sejak 1979. Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk masa depan pangan, manusia, dan planet (bumi).
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. WFD kali ini diperingati saat dunia sedang pemulihan (recovery) dampak pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi selama tiga tahun ini membuat banyak negara terjerembab dalam krisis. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi krisis multidimensi: krisis pangan, krisis air, krisis energi, krisis keuangan, krisis sosial, dan krisis geopolitik.
Pandemi telah meluluhlantakkan tatanan ekonomi global. Produksi, tata niaga dan jalur logistik antar negara terganggu, bahkan sempat terhenti. Akibatnya, porak poranda suplai logistik menyebabkan banyak negara kesulitan pangan (dan bahan konsumsi pokok).
Negara-negara produsen pangan memprioritaskan kepentingan pangan nasionalnya, Mereka memperkuat cadangan dalam negerinya, menghentikan ekspor. Sementara negara-negara yang ketergantungan pangannya pada negara lain memiliki masalah besar. Mereka terancam kesulitan pangan, bahkan kelaparan.
Tak peduli negara maju atau miskin. Inggris, misalnya, dipublikasikan berbagai media akhir Juni 2023, jutaan anak terancam kelaparan. Anak-anak yang kekurangan pangan dan kelaparan melonjak hingga 12 persen atau setara 1,7 juta orang. Dilansir media, sebanyak 800 ribu anak tinggal di rumah tangga dengan ketahanan pangan yang sangat rendah. Mereka harus mendapatkan pangan gratis dari food bank.
Uni Eropa juga sedang menghadapi tantangan berat ancaman krisis pangan dan krisis energi. Selain faktor pandemi, juga dampak dari siatuasi geopolitik perang Rusia – Ukraina. Kontribusi Rusia dan Ukraina dalam pangan dunia cukup besar. Kedua negara ini adalah produsen gandum, jagung, dan minyak bunga matahari terbesar di Eropa.
Global Report on Food Crisis (GRFC) Badan Pangan Dunia (FAO) menemukan bahwa 258 juta orang di 58 negara dan wilayah menghadapi kerawanan pangan akut pada tingkat krisis atau lebih buruk, pada tahun 2022. Jumlah ini naik dari193 juta orang tahun sebelumnya. Keparahan kerawanan pangan itu meningkat menjadi 22,7 persen. Kondisi ini berlanjut sampai 2023, sehingga ancaman kelaparan dan kemiskinan semakin luas.
Ada tiga faktor utama yang sangat menekan banyak negara yang berujung pada peningkatan kemiskinan dan kelaparan. Pertama adalah economic shock (guncangan ekonomi) termasuk dampak pandemi covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina mengguncang ekonomi global dan menekan negara-negara miskin. Kedua, conflict/insecurity (konflik/ketidakamanan) yang terjadi di sejumlah negara telah meingkatkan kemiskinan. Ketiga, weather/climate extremes (cuaca/iklim ekstrem) menjadi pendorong utama kerawanan pangan akut. Ekstrem ini termasuk kekeringan berkelanjutan di sejumlah negara.
Situasi ini juga tentu mempengaruhi kondisi nasional Indonesia saat ini dan ke depan. Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, sebenarnya Indonesia memiliki banyak kekuatan dan keunggulan, namun tidak sedikit tantangan yang dihadapinya.
Indonesia negara yang memiliki anugerah kekayaan alam yang luar bisa. Keragaman hayati (bio diversity) Indonesia merupakan merupakan kekuatan besar bangsa ini bila dikelola dengan baik. Pembangunan Indonesia yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan, saatnya dievaluasi dan shifting pada kekuatan keragaman hayati yang dikelola berkelanjutan dengan pengembangan sains dan teknologi.
Negeri ini juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Saat di banyak negara terjadi kondisi kekurangan generasi mudanya, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa justru memiliki bonus demografi dengan usia produktif yang tinggi dan mayoritas adalah generasi milenial serta generasi X. Di satu sisi ini merupakan kekuatan, namun apabila tidak dikelola dengan baik bonus demografi akan menjadi bom waktu, khususnya pengangguran yang akan meningkat. Apalagi, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5,45 persen.
Tingkat kemiskinan Indonesia masih tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, Maret 2023), jumlah penduduk miskin berjumlah 25,9 juta jiwa. Secara umum, dalam setahun terakhir memang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia yang pada tahun lalu sempat menyentuh dua digit karena terdampak pandemi, namun jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ini masih banyak, yaitu sebesar 9,36 persen dari total penduduk nasional.
Kesenjangan sosial juga masih lebar. Ini antara lain ditunjukkan oleh gini rasio yang masih tinggi. Data BPS per Maret 2023, sebesar 0,388. Trennya, dalam tiga tahun terakhir gini ratio mengalami peningkatan, terutama rasio gini (gini ratio) di perkotaan. Sementara di pedesaan trennya mengalami penurunan. Rasio gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Semakin mendekati nol semakin baik.
Menurut data-data, Indonesia tidak dalam kondisi rawan pangan. Kendati harga beras melonjak tajam, menembus harga 13 ribu rupiah per kilogram di sejumlah daerah, namun dari data produksi padi Indonesia tahun ini tampak masih terkelola (manageable). Data terbaru BPS (angka sementara), yang dipublikasi 16 Oktober 2023, luas panen padi tahun ini diperkirakan 10,20 juta hektar dengan produksi sekitar 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG).
Areal luas panen ini mengalami penurunan 255,79 riibu hektar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 10,45 juta hektar. Produksi padi tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 2,05 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 54,75 juta ton. Begitu juga produksi beras yang pada tahun ini diperkirakan mencapsi 30,90 juta ton menurun 2,05 persen (645,09 ribu ton) dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 31,54 juta ton.
Merujuk pada data Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia yang dipublikasi BPS Juli 2023, konsumsi beras per kapita 6,81 kg per bulan, atau 82,87 kg per tahun. Bila dikalikan jumlah penduduk Indonesia 278,69 juta per pertengahan tahun 2023, maka konsumsi beras Indonesia setahun mencapai 23 juta ton. Dengan produksi sekitar 30,9 juta ton pada tahun 2023, maka Indonesia masih surplus beras sekitar 7 juta ton. Artinya, kita memiliki cadangan beras lebih banyak dari yang selama ini menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 2 juta ton.
Mengapa kita mengimpor beras? Pertanyaan yang super sulit dijawab. Merujuk pada data-data negeri ini surplus beras. Realitanya, harga beras dalam beberapa bulan terakhir melonjak tajam hingga mencapai harga Rp 13.000 per kilogram untuk beras medium. Nyatanya, pemerintah membuka keran impor beras. Tahun 2023. Menurut data BPS, impor beras periode Januari – Agustus 2023 sebanyak 1,59 juta ton. Impor ini bertambah lagi menjelang akhir tahun ini, di saat harga beras sedang berfluktuasi.
Pemerintah memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) yang dititipkan di Perum Bulog sekitar 1,5 juta – 2 juta ton per tahun. Beras ini yang digunakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang pada tahun ini sudah disalurkan melebihi 1,4 juta ton. Namun harga beras di pasar masih belum terpengaruh signifikan, harganya masih tinggi bagi masyarakat, melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
Apakah kenaikan harga gabah dan beras tersebut dinikmati petani? Dari data-data resmi terjadi kenaikan nilai tukar petani (NTP). Per September 2023, NTP sebesr 114,14 atau naik 2,05 persen. Tapi, apakah kenaikan harga gabah meningkatkan kesejahteraan petani? Tidak. Setidaknya untuk saat ini. Hasil survey Pertanian Terintegrasi (Sitasi) BPS mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil hanya Rp 5,23 juta per tahun atau Rp 436 ribu per bulan. Dan rata-rata pendapatan bersih petani bukan skala kecil Rp 22,98 juta per tahun, sebesar Rp 1,915 juta per bulan. Pendapatan ini masih lebih rendah dari pendapatan buruh bangunan yang rata-rata 90 ribu per hari, atau Rp 2,7 juta per bulan. Ada 40,69 juta orang bekerja pada sektor pertanian, dan sebagian besar adalah petani skala kecil.
Merujuk data-data dan realita di masyarakat, miris melihat nasib petani Nusantara. Pemerintah, kementerian dan lembaga terkait dari pusat hingga daerah tidak menyelesaikan permasalahan pertanian secara mendasar dan terstruktur.
Program subsidi puluhan triliun dan bantuan-bantuan yang banyak setiap tahunnya seakan hanya “buang buang uang” saja. Tidak berdampak signifikan pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Siapa yang menikmati?
Ini baru bicara soal padi dan beras. Belum lagi sektor pangan dan bahan pokok lainnya, seperti jagung yang sebagian masih impor. Kedelai yang yang menjadi bahan baku makanan rakyat, tahu-tempe, 97 persen impor. Terigu, yang juiga menjadi makanan rakyat, hampir 100 persen impor. Daging juga impornya sangat besar. Prihatin. Ada yang salah dalam kebijakan dan tata kelola pangan ini.
Saatnya para pemimpin negeri, pejabat di pusat dan daerah membuka mata dan hati. Mengatasi permasalahan pangan dan pertanian perlu langkah radikal yang extra ordinary. Perlu paradigma (mindset) baru yang strategis dan visioner. Tidak cukup hanya seremoni, publikasi, dan janji-janji manis. Founding father bangsa ini mengingatkan kita “pangan adalah mati hidupnya suatu bangsa”.
Selamat Hari Pangan Dunia 2023 !
