Pemerintah terus memperkuat komitmennya terhadap swasembada pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah strategis, termasuk peningkatan nilai tukar petani, distribusi pupuk yang stabil, serta promosi pertanian organik. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia serta meningkatkan kemandirian sektor pertanian.
Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) Guntur Subagja Mahardika dalam dialog Bramudya Prabowo bersama Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri di Program Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (06/02/2025) menyampaikan apresiasinya upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. “Kebijakan swasembada pangan membawa dampak positif bagi petani. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menekan biaya produksi, seperti dengan menyesuaikan harga pokok pembelian (HPP) serta meningkatkan efisiensi distribusi. Dengan kebijakan ini, petani diharapkan dapat menikmati harga jual yang lebih stabil dan menguntungkan.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pertanian, pemerintah mendorong petani untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pupuk. Guntur Subagja Mahardika juga menyampaikan salah satu bukti nyata INTANI dalam mendukung swasembada pangan melalui pelatihan sertifikasi pertanian organik yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, melibatkan 42 kelompok tani dalam proses pembuatan pupuk dan tahapan-tahapan pertanian organik.
Komitmen swasembada pangan diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan pemerintah. Langkah-langkah seperti penghentian impor beras, peningkatan harga HPP, dan pengembangan pupuk organik menjadi fokus untuk mendukung petani agar lebih mandiri dan efisien dalam produksi. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berharap swasembada pangan dapat terwujud, sehingga ketahanan pangan nasional semakin kuat dan kesejahteraan petani meningkat secara signifikan.
