Saat ini, pengelolaan pupuk berada di bawah kendali perusahaan pupuk nasional dengan pengawasan dari Kementerian Pertanian. Langkah ini bertujuan untuk memastikan strategi distribusi pupuk yang lebih efektif serta kepatuhan terhadap kebijakan pertanian yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan langsung dari pemerintah, distribusi pupuk dapat lebih terkoneksi dengan kebutuhan petani di lapangan.
Kamis (06/02/2025) dalam dialog Bramudya Prabowo di Program Squawk Box CNBC Indonesia, Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI) Guntur Subagja Mahardika bersama Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri membahas terkait swasembada pangan.
Menurut Guntur Subagja Mahardika selaku ketua umum INTANI, tantangan lain dalam rantai pasok pertanian adalah panjangnya rantai distribusi gabah dari petani ke pabrik penggilingan hingga ke pasar. Banyak petani yang berada di daerah terpencil. “Seperti di Ujung Genteng, Sukabumi Selatan, harus mengirim hasil panen mereka ke Bulog di Jakarta dengan perjalanan lebih dari tujuh jam. Hal ini menyebabkan biaya distribusi yang tinggi dan berpengaruh pada harga jual petani.” Ucap Guntur
Guntur juga menyampaikan dalam mengatasi masalah ini pemerintah dapat menghidupkan kembali koperasi-koperasi di desa. Reformasi Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi koperasi desa modern bisa menjadi solusi dalam mengurangi panjangnya rantai distribusi. Dengan sistem ini, koperasi desa dapat berperan sebagai pengepul tahap pertama sebelum gabah didistribusikan dalam jumlah besar, sehingga biaya transportasi lebih efisien dan harga jual lebih menguntungkan bagi petani.
Petani berharap pemerintah memperbaiki rantai pasok untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berharap swasembada pangan dapat terwujud, sehingga ketahanan pangan nasional semakin kuat dan kesejahteraan petani meningkat secara signifikan.
