INTANI.ORG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan menerima alokasi dana dari Bank Dunia dan beberapa lembaga internasional hingga menyerahkan pengelolaan sejumlah pelabuhan di daerah ke pihak swasta.
Menurut Budi, hal itu dilakukan agar memenuhi kebutuhan belanja di tengah minimnya alokasi pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2022.
“Kami akan mendapat alokasi dari World Bank, ADB, dan Maritime International Fund dalam kurun waktu tiga tahun mendatang sekitar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun, sehingga bisa substitusi kekurangan (pagu indikatif) kita,” ungkap Budi Karya saat rapat bersama Komisi V DPR, Rabu (02/6/21).
Meski demikian, ia menuturkan bahwa kebanyakan alokasi dana dari setiap lembaga internasional tersebut masuk ke proyek di sektor perhubungan laut. Namun, tidak dirinci proyek apa saja itu.
Sementara itu, Kemenhub akan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Caranya dengan memaksimalkan pelayanan di Badan Layanan Umum (BLU) di sektor perhubungan.
Caranya adalah dengan menggalang pendanaan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan sebuah proyek tidak penuh diisi oleh anggaran kementerian saja.
“Yang didapatkan (saat ini) KPBU proyek Tanjung Caret dan di Ambon, akan dapat dana dari swasta Rp2-3 triliun,” ujarnya.
Terdapat juga proyek Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Garonggong di Sulawesi Selatan yang dikerjasamakan dengan swasta. Estimasinya, dana kerja sama dari swasta akan mencapai Rp2 triliun.
“Sementara di Bau-bau mau diambil oleh pemda dengan bekerja sama swasta. Jadi banyak pelabuhan-pelabuhan, seperti yang di Papua, kami akan berikan ke swasta supaya dananya tidak membebani pemerintah dan kita bisa bangun di tempat lain,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pelabuhan lain yang juga dikerjasamakan ke swasta, yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Totalnya, saat ini sudah ada lima pelabuhan, namun tidak dirinci yang mana saja.
“Mungkin akan ada 10 lagi yang diserahkan ke swasta, terutama (yang dikelola) Pelindo, agar dana capex mereka tidak lagi di kita. Kita dapat paling tidak Rp7 triliun selama dua tahun ini,” jelasnya.
Berbagai langkah ini dilakukan Kemenhub karena pagu indikatif dari Kementerian Keuangan untuk APBN 2022 hanya sebesar Rp32,93 triliun. Nilainya turun Rp8,41 triliun atau 20,35 persen dari pagu tahun lalu.
Ia memaparkan anggaran kementerian justru ciut saat beban bertambah. Beban anggaran semakin berat pada tahun depan karena ada sejumlah proyek yang seharusnya dikerjakan pada 2020-2021, namun kemudian dialihkan ke 2022.
Pengalihan harus dilakukan karena pemerintah mengalihkan banyak anggaran kementerian/lembaga untuk penanganan dampak pandemi virus corona atas covid-19.
“Penundaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat dari perubahan SYC (single year contract) menjadi MYC (multi years contract) dan pembayaran tunggakan akan berpotensi menjadi beban anggaran di 2022,” pungkas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (ud/ed).
